Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, mencoba meluruskan istilah politik dinasti yang disematkan pada keluarga Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.
"Saya ingin mengatakan sesungguhnya (politik) dinasti dalam sistem demokrasi itu sesungguhnya tidak ada," ujar Irman usai kunjungan ke Kantor Redaksi Pikiran Rakyat, Kota Bandung, Sabtu (12/10/2013).
Dia menegaskan, politik dinasti hanya berlaku dalam negara yang menganut sistem pemerintahan monarki. "Saya tidak mau campur aduk," katanya.
Irman mengatakan, cara memandang politik dinasti harus dilihat dari kacamata lebih luas. Jika, ada kerabat ditempatkan di posisi tertentu dengan alasan ada ikatan keluarga, itu jelas tidak dibolehkan, apalagi yang ditunjuk tidak punya kemampuan.
"Tapi sepanjang ikut mekanisme yang demokratis, jangan disebut dinasti," jelasnya.
Dia mencontohkan kepala negara di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, dan Jepang. Di negara itu, ayah dan anak sama-sama pernah menjadi kepala negara. Tapi proses yang ditempuh melalui demokrasi, bukan diwariskan secara turun-temurun.
Hal itu dinilai sebagai satu hal yang wajar. Apalagi proses yang ditempuh sesuai mekanisme. "Sebab kadangkala begini, seorang politisi anaknya tentu berbakat politisi, anak wartawan tentu berbakat jadi wartawan, jenderal anaknya berbakat jadi jenderal
0 comments:
Post a Comment