SBY dituding gagal sejahterakan petani
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Mei 2013 terdapat penyusutan
5,04 juta keluarga tani. Yakni dari total 31,27 juta keluarga, berkurang
menjadi 26,13 juta keluarga. Artinya jumlah keluarga tani susut
rata-rata 500.000 rumah tangga per tahun.
Kemudian, juga tercatat, jumlah rumah tangga usaha pertanian mengalami penurunan per tahun sebesar 1,75 persen, dengan total penurunan 5,04 juta rumah tangga dari 2003-2013. Pada tahun 2003 terdapat 31,17 juta rumah tangga (Sensus Pertanian 2003) dan menyusut menjadi 26,13 juta rumah tangga di tahun 2013.
Namun sebaliknya, di periode yang sama, perusahaan pertanian justru bertambah yakni sebanyak 1.475 perusahaan. Dari 4.011 perusahaan per tahun 2003 menjadi 5.486 perusahaan per tahun 2013.
Data tersebut menunjukkan, jumlah petani di Indonesia semakin berkurang, petani gurem bertambah banyak dan sebaliknya jumlah perusahaan pertanian justru meningkat.
"Hal ini menegaskan bahwa pemerintahan SBY gagal mensejahterakan rakyatnya (petani) dan malah berpihak kepada korporasi-korporasi pangan," ujar Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI Arif Susanto, seperti tertulis dalam rilis, Minggu (15/10).
Sementara itu, dalam ruang lingkup kebijakan anggaran, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013, alokasi anggaran program sektor pangan sebesar Rp 83 triliun. Yakni mencakup Rp 64,3 triliun untuk stabilisasi harga pangan bagi pemenuhan kebutuhan rakyat dan Rp 18,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur irigasi.
"Hal ini masih jauh dari memadai, 3 kali lebih rendah dibandingkan belanja pegawai yang mencapai Rp 241 triliun. Jika mengacu pada ukuran Organisasi Pangan Dunia (FAO), yang mengharuskan dana bagi sektor pertanian suatu negara diharuskan sebesar 20% dari total anggaran untuk membiayai anggaran pembangunannya, maka anggaran sektor pangan kita terhitung hanya 7% dari total anggaran di APBN 2013 (Rp. 1.657 triliun)," ujar Arif.
Data ini juga membuktikan adanya keberpihakan pemerintah terhadap petani dan kedaulatan rakyat atas pangan menjadi pertanyaan besar yang tidak terjawab. Diketahui dalam anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga terjadi hal yang sama, yakni hanya 0,003% dari total Rp 1.657 triliun. Ironisnya lagi, tidak ada perlindungan negara kepada nelayan tradisional, misalnya melalui mekanisme asuransi, permodalan yang mudah dan aman, serta penyediaan infrastruktur pengolahan ikan yang terhubung dari hulu ke hilir dan antarpulau.
"Kondisi ini menjadikan bebas masuk-keluarnya kapal pelaku pencurian ikan (ilegal, unreported and unregulated fishing) di perairan Indonesia. Sejak tahun 2001 Agustus 2012 sebanyak 2.469 kapal tertangkap. Tak mengherankan, saat sumber daya ikan semakin menipis dan diperburuk dengan meningkatnya praktek pencurian ikan, pemerintah mengambil jalan pintas melalui impor sebanyak 450.000 ton ikan," ujarnya.
Belum lagi masalah alih fungsi lahan pertanian, baik dalam skala lokal maupun nasional yang secara langsung berdampak pada berkurangnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian. Alih fungsi lahan pertanian pada gilirannya menyebabkan melemahnya posisi pertanian untuk menopang kebutuhan pangan nasional.
Selain itu, kita juga menghadapi tingginya harga pangan, lemahnya ketahanan pangan nasional dan ketergantungan kebutuhan pangan nasional pada impor pangan. Meningkatnya harga pangan antara lain disebabkan karena kebijakan kenaikan harga BBM pada tengah tahun 2013 ini. Kenaikan harga terjadi pada bahan-bahan kebutuhan pokok, seperti beras, bawang merah, cabe, beras dan daging. Hal ini tak pelak semakin mencekik kehidupan rakyat miskin yang tak mampu dalam mengakses kebutuhan pangan tersebut.
"Pemerintah juga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, sehingga terpaksa untuk melakukan impor bahan pangan seperti kedelai dan daging sapi, kebijakan ini lagi-lagi dapat menghambat pertumbuhan perekonomian rakyat kecil dan semakin memperjelas wajah pemerintah sekarang yang pro pada ekonomi pasar bebas dan sistem kapitalis," pungkasnya.
Kemudian, juga tercatat, jumlah rumah tangga usaha pertanian mengalami penurunan per tahun sebesar 1,75 persen, dengan total penurunan 5,04 juta rumah tangga dari 2003-2013. Pada tahun 2003 terdapat 31,17 juta rumah tangga (Sensus Pertanian 2003) dan menyusut menjadi 26,13 juta rumah tangga di tahun 2013.
Namun sebaliknya, di periode yang sama, perusahaan pertanian justru bertambah yakni sebanyak 1.475 perusahaan. Dari 4.011 perusahaan per tahun 2003 menjadi 5.486 perusahaan per tahun 2013.
Data tersebut menunjukkan, jumlah petani di Indonesia semakin berkurang, petani gurem bertambah banyak dan sebaliknya jumlah perusahaan pertanian justru meningkat.
"Hal ini menegaskan bahwa pemerintahan SBY gagal mensejahterakan rakyatnya (petani) dan malah berpihak kepada korporasi-korporasi pangan," ujar Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI Arif Susanto, seperti tertulis dalam rilis, Minggu (15/10).
Sementara itu, dalam ruang lingkup kebijakan anggaran, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013, alokasi anggaran program sektor pangan sebesar Rp 83 triliun. Yakni mencakup Rp 64,3 triliun untuk stabilisasi harga pangan bagi pemenuhan kebutuhan rakyat dan Rp 18,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur irigasi.
"Hal ini masih jauh dari memadai, 3 kali lebih rendah dibandingkan belanja pegawai yang mencapai Rp 241 triliun. Jika mengacu pada ukuran Organisasi Pangan Dunia (FAO), yang mengharuskan dana bagi sektor pertanian suatu negara diharuskan sebesar 20% dari total anggaran untuk membiayai anggaran pembangunannya, maka anggaran sektor pangan kita terhitung hanya 7% dari total anggaran di APBN 2013 (Rp. 1.657 triliun)," ujar Arif.
Data ini juga membuktikan adanya keberpihakan pemerintah terhadap petani dan kedaulatan rakyat atas pangan menjadi pertanyaan besar yang tidak terjawab. Diketahui dalam anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga terjadi hal yang sama, yakni hanya 0,003% dari total Rp 1.657 triliun. Ironisnya lagi, tidak ada perlindungan negara kepada nelayan tradisional, misalnya melalui mekanisme asuransi, permodalan yang mudah dan aman, serta penyediaan infrastruktur pengolahan ikan yang terhubung dari hulu ke hilir dan antarpulau.
"Kondisi ini menjadikan bebas masuk-keluarnya kapal pelaku pencurian ikan (ilegal, unreported and unregulated fishing) di perairan Indonesia. Sejak tahun 2001 Agustus 2012 sebanyak 2.469 kapal tertangkap. Tak mengherankan, saat sumber daya ikan semakin menipis dan diperburuk dengan meningkatnya praktek pencurian ikan, pemerintah mengambil jalan pintas melalui impor sebanyak 450.000 ton ikan," ujarnya.
Belum lagi masalah alih fungsi lahan pertanian, baik dalam skala lokal maupun nasional yang secara langsung berdampak pada berkurangnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian. Alih fungsi lahan pertanian pada gilirannya menyebabkan melemahnya posisi pertanian untuk menopang kebutuhan pangan nasional.
Selain itu, kita juga menghadapi tingginya harga pangan, lemahnya ketahanan pangan nasional dan ketergantungan kebutuhan pangan nasional pada impor pangan. Meningkatnya harga pangan antara lain disebabkan karena kebijakan kenaikan harga BBM pada tengah tahun 2013 ini. Kenaikan harga terjadi pada bahan-bahan kebutuhan pokok, seperti beras, bawang merah, cabe, beras dan daging. Hal ini tak pelak semakin mencekik kehidupan rakyat miskin yang tak mampu dalam mengakses kebutuhan pangan tersebut.
"Pemerintah juga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, sehingga terpaksa untuk melakukan impor bahan pangan seperti kedelai dan daging sapi, kebijakan ini lagi-lagi dapat menghambat pertumbuhan perekonomian rakyat kecil dan semakin memperjelas wajah pemerintah sekarang yang pro pada ekonomi pasar bebas dan sistem kapitalis," pungkasnya.
0 comments:
Post a Comment