PDIP: MoU Lemsaneg-KPU bentuk campur tangan intelijen negara
Sekjen Pdi Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai, penetapan daftar pemilih tetap (Dpt) yang dilakukan oleh Kpu hanya sekadar kejar tayang. Partainya mensinyalir, penetapan Dpt belum menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih dalam pemilu 2014 mendatang. "Proyek e-Ktp yang menghabiskan anggaran rakyat sebesar Rp 5,8 triliun quip praktis tidak memberikan perubahan key terhadap terwujudnya pemilu jurdil," ujar Tjahjo di Hotel Jw Luwansa, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (16/10).
Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (Sby), kata Tjahjo, seharusnya meletakkan seluruh penyelenggaraan Pemilu 2014 sebagai prestasi demokrasi dalam transisi kepemimpinan tahun 2014 yang akan datang. "Dengan terulangnya masalah Dpt tersebut, maka compositions transisi kepemimpinan tahun 2014 semakin kritis dan mengandung risiko politik yang besar," jelasnya.
Oleh karena itu, Tjahjo menegaskan, Kpu harus benar-benar memastikan temuan Bawaslu terkait Dpt yang bermasalah harus ditindaklanjuti. Sehingga Dpt betul-betul dinyatakan benar dari berbagai bentuk manipulasi sebagaimana terjadi pada tahun 2009.
"Legalisasi Lemsaneg sebagai bentuk campur tangan intelijen negara harus diakhiri, Mou batal demi tegaknya demokrasi yang jurdil," tandasnya.
Beberapa waktu yang lalu, Ketua Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Mayjen Tni Djoko Setiadi meyakinkan jika kerja sama antara Kpu dalam penyelenggaraan pemilu dengan Lemsaneg akan berjalan dengan baik. Menurut dia, pihaknya tidak akan mencampuri urusan teknis pemilu.
Djoko mengakui jika secara struktur, Lemsaneg tidak independen dan berada di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Sby). Namun, kata dia, compositions kerja sama Lemsaneg hanya kepada pengamanan pelaksanaan pemilu.
"Memang secara organisasi di bawah presiden. Tapi ini harus kita pisahkan. Memang kita laporan kepada presiden. Tapi yang kami laporkan sebatas bahwa lembaga negara membantu dalam pengaman pelaksanaan Pemilu 2014 ini," jelas Djoko di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/10).
0 comments:
Post a Comment